Berita Dunia,Solo - Salah satu radio swasta di Kota Solo, Jawa Tengah, Solo Radio FM mendapat protes sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Laskar Hizbullah karena menyiarkan lagu Genjer-genjer.
Laskar yang terdiri dari sekitar 20 orang bertopeng tersebut, Senin, menuntut Solo Radio FM untuk meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, khususnya Kota Solo, karena telah menyiarkan lagu yang pernah dianggap rezim Orde Baru sebagai pembangkit semangat gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI).
"Lagu tersebut adalah milik PKI yang merupakan pengkhianat bangsa ini. Selain itu, PKI juga telah menimbulkan banyak kesengsaraan di Indonesia," kata koordinator aksi Laskar Hizbullah, Yanni Rusmanto.
Dia mengatakan, lagu yang oleh Solo Radio FM diputar pada Jumat (11/9) pukul 03:45 tersebut dikhawatirkan dapat membuka lama Bangsa Indonesia, "Selain itu, pemutaran lagu tersebut juga dapat menyakiti para korban politik terkait dengan pengkhianatan PKI,".
"Kami menuntut Solo Radio FM segera meminta maaf kepada Bangsa Indonesia, terutama masyarakat Kota Solo yang mendengarkan siaran tersebut," kata Yanni yang mengaku mendapat mandat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Solo.
Sementara itu, General Manager Solo Radio FM, Yunianto Puspowardoyo mengatakan, Solo Radio FM akan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat terkait pemutaran lagu tersebut.
"Kami telah menandatangani surat pernyataan maaf terkait kasus tersebut. Permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat akan segera kami lakukan secepatnya," kata dia.
Dia mengatakan, penyiaran lagu tersebut merupakan kelalaian dari pihak radio yang berlokasi di kawasan Manahan, Kota Solo.
"Pada segmen sahur hari Jumat (11/9), Solo Radio FM mengadakan kuis tebak musik pengiring film dan pada salah satu bagian di kuis tersebut Genjer-genjer yang menjadi salah satu musik pengiring film Gie disiarkan oleh penyiar kami," kata Yunianto Puspowardoyo.
Pada kesempatan lain, Anggota Bagian Perizinan Komisi Penyiaran Indonesai Daerah (KPID) Jawa Tengah, Hari Wiryawan mengatakan, KPID Jawa Tengah sudah mendapat laporan dari masyarakat terkait penyiaran lagu Genjer-genjer pada Jumat (11/9).
Dia mengatakan, sampai saat ini belum ada peraturan spesifik yang mengatur dilarangnya lagu yang berhubungan dengan PKI.
"Akan tetapi, dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, telah disebutkan bahwa setiap lembaga penyiaran dilarang untuk menyiarkan materi yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa," katanya. (www.antaranews.com)
Senin, September 14, 2009
Sejarawan: Pemerintah Harusnya Menghargai Tan Malaka
"Tan Malaka mesti dihargai karena beliau berjuang untuk kemerdekaan republik ini," katanya di Padang, Senin.
Dia mengatakan, Tan Malaka adalah tokoh yang menggagas kemerdekaan republik ini melalui tulisannya Naar de Republiek Indonesia (Menuju Republik Indonesia) tahun 1925.
"Ketika belum ada yang merumuskan penolakan terhadap penjajahan baik penjajahan secara fisik maupun pemikiran, Tan Malaka telah tampil dengan ide dan gagasannya," kata sejarawan yang menyelesaikan S2 dan S3 bidang sejarah di Universitas Bremen, Jerman itu.
Menurut dia, banyak lagi ide dan gagasan Tan Malaka yang relevan hingga saat ini, yakni tentang ekonomi kerakyatan, dan praktik kapitalisme.
Di masa Tan Malaka, semangat mempersatukan bangsa terbentuk dari berbagai macam ideologi.
"Ada satu tekad dari para tokoh bangsa saat itu yakni bagaimana menghabisi kolonialisme dan imperialisme," katanya.
Untuk menghargai Tan Malaka sebagai pahlawan, kata Gusti, pemerintah mesti memosisikan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional.
Sebagai pahlawan, kata dia, Tan Malaka memiliki hak untuk mendapat tunjangan, dan dikebumikan di taman makam pahlawan.
Nama Tan Malaka juga mesti ditempelkan di berbagai tempat, misalnya sebagai nama jalan.
"Sepengetahuan saya, nama Tan Malaka baru diabadikan sebagai nama jalan di Kota Padang," ujarnya.
Selain itu, Gusti Asnam berharap agar pemerintah mencantumkan nama Tan Malaka dan pemikirannya dalam buku-buku sejarah.
Gusti Asnam mengungkapkan, sudah sejak lama Tan Malaka tidak dihargai pemerintah, dimulai dari era orde lama masa pemerintahan Soekarno, orde baru, reformasi hingga sekarang.
"Beliau tidak dihargai karena dianggap sebagai kelompok `kiri`," kata dia.
Sebetulnya, kata Gusti, Soekarno cukup memberikan perhatian pada Tan Malaka.
"Di masa Soekarno, Tan Malaka mendapat gelar pahlawan nasional," ujarnya. Hanya saja, kata Gusti, ada orang-orang di sekitar Soekarno yang tidak setuju Tan Malaka mendapat apresiasi dari pemerintah.
"Sementara di zaman orde baru ajaran komunis benar-benar diharamkan," kata Gusti.
Nama Tan Malaka kembali mencuat ke permukaan setelah pihak keluarga memutuskan membongkar makam yang diduga sebagai makam pahlawan nasional itu Sabtu, di Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. DNA jasad tersebut nantinya akan dicocokkan dengan DNA keluarga Tan Malaka.
Pihak keluarga Tan Malaka mengaku kecewa dengan minimnya perhatian pemerintah terhadap Tan Malaka.
Tan Malaka lahir di Pandan Gadang, Suliki, Sumatera Barat, 2 Juni 1897. Ia meninggal 21 Februari 1949 di Desa Selopanggung.(www.antaranews.com)
Tuak Jadi Bahan Bakar
Berita Dunia,Tuban- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Jawa Timur, mengembangkan minuman "tuak" menjadi etanol yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar minyak (BBM).
"Uji coba yang kami lakukan mendapatkan tanggapan positif masyarakat, buktinya mereka datang untuk mempelajari proses pembuatan tuak menjadi etanol," kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Tuban, Mudji Slamet, Sabtu.
Menurut dia, anggota masyarakat, kepala desa, tokoh masyarakat yang daerahnya menjadi sentra penghasil tuak yang asalnya dari pohon nira, antara lain di Kecamatan Plumpang, Palang, Tambakboyo dan lainnya, datang langsung ke kantornya untuk ikut mempelajari cara pemrosesan toak menjadi etanol.
Uji coba toak menjadi etanol, hingga sekarang ini masih terus dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang ingin mempelajari teknis cara pemrosesannya. "Pelaksanaan uji coba dilaksanakan di kantor kami," katanya.
Teknisnya tuak sebanyak 10 liter, dicampur dengan gula jawa setelah dilakukan fermentasi selama tujuh hari dan disuling menghasilkan 2 liter etanol.
Menurut dia, biaya produksi tuak 10 liter tersebut diperhitungkan sebesar Rp15.000 dan menjadi 2 liter etanol harga jualnya mencapai Rp17.500.
"Pengembangannya, bergantung masyarakat sebagai penghasil tuak di Tuban, " katanya menjelaskan. Di Tuban, memiliki sekitar 4.000 pohon nira yang bisa diambil hasilnya menjadi tuak.
Sementara itu, lanjutnya, Bupati Tuban Haeny Relawati merekomendasi proses uji coba tuak menjadi etanol masuk dalam kurikulum pendidikan.
"Setelah uji coba yang kami lakukan, rekomendasi dari Bupati Tuban proses tuak menjadi etanol masuk dalam mata pelajaran kurikulum lokal," katanya. (www.antaranews.com)
"Uji coba yang kami lakukan mendapatkan tanggapan positif masyarakat, buktinya mereka datang untuk mempelajari proses pembuatan tuak menjadi etanol," kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Tuban, Mudji Slamet, Sabtu.
Menurut dia, anggota masyarakat, kepala desa, tokoh masyarakat yang daerahnya menjadi sentra penghasil tuak yang asalnya dari pohon nira, antara lain di Kecamatan Plumpang, Palang, Tambakboyo dan lainnya, datang langsung ke kantornya untuk ikut mempelajari cara pemrosesan toak menjadi etanol.
Uji coba toak menjadi etanol, hingga sekarang ini masih terus dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang ingin mempelajari teknis cara pemrosesannya. "Pelaksanaan uji coba dilaksanakan di kantor kami," katanya.
Teknisnya tuak sebanyak 10 liter, dicampur dengan gula jawa setelah dilakukan fermentasi selama tujuh hari dan disuling menghasilkan 2 liter etanol.
Menurut dia, biaya produksi tuak 10 liter tersebut diperhitungkan sebesar Rp15.000 dan menjadi 2 liter etanol harga jualnya mencapai Rp17.500.
"Pengembangannya, bergantung masyarakat sebagai penghasil tuak di Tuban, " katanya menjelaskan. Di Tuban, memiliki sekitar 4.000 pohon nira yang bisa diambil hasilnya menjadi tuak.
Sementara itu, lanjutnya, Bupati Tuban Haeny Relawati merekomendasi proses uji coba tuak menjadi etanol masuk dalam kurikulum pendidikan.
"Setelah uji coba yang kami lakukan, rekomendasi dari Bupati Tuban proses tuak menjadi etanol masuk dalam mata pelajaran kurikulum lokal," katanya. (www.antaranews.com)
Uang dari Luar Negeri Melejit
TKI Mengirim Lebih Banyak Jelang Lebaran
Berita Dunia,JAKARTA, -
Pada Agustus 2009, jumlah pengiriman uang dari luar negeri melalui BNI tercatat Rp 17,35 triliun, meningkat 17 persen dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp 14,82 triliun.
Selama periode Januari-Agustus 2009, total jumlah uang yang dikirim ke Tanah Air melalui BNI sekitar Rp 100 triliun. BNI menargetkan, selama tahun ini nilai pengiriman uang ditetapkan Rp 200 triliun.
Direktur Treasuri dan Internasional BNI Bien Subiantoro, Jumat (11/9) di Jakarta, menjelaskan, peningkatan nilai pengiriman uang yang signifikan pada Agustus 2009 dipicu karena adanya bulan Ramadhan.
”Setiap Ramadhan, tenaga kerja Indonesia di luar negeri biasanya mengirimkan uang lebih besar kepada keluarganya di Indonesia untuk persiapan Lebaran,” kata Bien.
Peningkatan volume pengiriman uang juga disebabkan dalam beberapa bulan terakhir, BNI gencar membuka gerai pengiriman uang di sejumlah negara. Pada bulan lalu, BNI membuka gerai di Hongkong dan Singapura.
”Kami juga tengah menjajaki penambahan gerai di Korea Selatan dan Taiwan,” tutur Bien. Di Korea Selatan, jumlah TKI tercatat 30.000 orang, sedangkan di Taiwan sekitar 130.000 orang.
Felia Salim, Wakil Direktur Utama BNI, saat meresmikan gerai pengiriman uang di Singapura mengatakan, prospek pengiriman uang di Singapura sangat bagus mengingat ada 110.000 orang warga Indonesia di Singapura yang secara rutin melakukan transaksi pengiriman uang.
”Bisnis pengiriman uang merupakan salah satu fokus BNI yang ingin menjadi transactional banking terbesar di Indonesia,” papar Felia Salim.
Saat ini BNI memiliki 5 cabang, yakni di Singapura, Hongkong, Tokyo, London, dan New York, serta 1.100 bank koresponden di seluruh dunia.
BNI juga telah menambah gerai pengiriman uang di beberapa negara di Timur Tengah, antara lain Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Jordania, dan Aljazair.
Selain BNI, Bank Mandiri juga gencar meningkatkan bisnis pengiriman uang dari luar negeri. Setelah pada bulan Agustus 2009 menandatangani kerja sama dengan dua bank asal China, ICBC dan Bank of China, untuk transfer mata uang yuan, mulai bulan September ini Bank Mandiri siap melayani pengiriman uang dari Malaysia, khususnya membidik pasar TKI.
”Pada 3 September 2009, Bank Negara Malaysia telah menyetujui Bank Mandiri membuka layanan pengiriman uang di Malaysia,” ujar Thomas Arifin, Direktur Treasuri dan Internasional Bank Mandiri.
Menurut dia, layanan pengiriman uang di Malaysia akan dilakukan oleh Mandiri International Remittance (MIR), anak perusahaan Bank Mandiri yang secara khusus didirikan untuk mengembangkan bisnis pengiriman uang Bank Mandiri.
Izin tersebut sejalan dengan strategi Bank Mandiri untuk meningkatkan pendapatan dari jasa (fee based) pengiriman uang dari Malaysia ke Indonesia, Singapura atau negara lain di mana Bank Mandiri memiliki cabang.
Menurut Thomas, pemilihan Malaysia sebagai lokasi pengembangan bisnis pengiriman uang Bank Mandiri cukup beralasan mengingat jumlah TKI di Malaysia lebih dari 2 juta orang. Sementara itu, jumlah TKI yang diberangkatkan ke Malaysia meningkat rata-rata 15 persen setiap tahun. (www.kompas.com)
Berita Dunia,JAKARTA, -
Pada Agustus 2009, jumlah pengiriman uang dari luar negeri melalui BNI tercatat Rp 17,35 triliun, meningkat 17 persen dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp 14,82 triliun.
Selama periode Januari-Agustus 2009, total jumlah uang yang dikirim ke Tanah Air melalui BNI sekitar Rp 100 triliun. BNI menargetkan, selama tahun ini nilai pengiriman uang ditetapkan Rp 200 triliun.
Direktur Treasuri dan Internasional BNI Bien Subiantoro, Jumat (11/9) di Jakarta, menjelaskan, peningkatan nilai pengiriman uang yang signifikan pada Agustus 2009 dipicu karena adanya bulan Ramadhan.
”Setiap Ramadhan, tenaga kerja Indonesia di luar negeri biasanya mengirimkan uang lebih besar kepada keluarganya di Indonesia untuk persiapan Lebaran,” kata Bien.
Peningkatan volume pengiriman uang juga disebabkan dalam beberapa bulan terakhir, BNI gencar membuka gerai pengiriman uang di sejumlah negara. Pada bulan lalu, BNI membuka gerai di Hongkong dan Singapura.
”Kami juga tengah menjajaki penambahan gerai di Korea Selatan dan Taiwan,” tutur Bien. Di Korea Selatan, jumlah TKI tercatat 30.000 orang, sedangkan di Taiwan sekitar 130.000 orang.
Felia Salim, Wakil Direktur Utama BNI, saat meresmikan gerai pengiriman uang di Singapura mengatakan, prospek pengiriman uang di Singapura sangat bagus mengingat ada 110.000 orang warga Indonesia di Singapura yang secara rutin melakukan transaksi pengiriman uang.
”Bisnis pengiriman uang merupakan salah satu fokus BNI yang ingin menjadi transactional banking terbesar di Indonesia,” papar Felia Salim.
Saat ini BNI memiliki 5 cabang, yakni di Singapura, Hongkong, Tokyo, London, dan New York, serta 1.100 bank koresponden di seluruh dunia.
BNI juga telah menambah gerai pengiriman uang di beberapa negara di Timur Tengah, antara lain Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Jordania, dan Aljazair.
Selain BNI, Bank Mandiri juga gencar meningkatkan bisnis pengiriman uang dari luar negeri. Setelah pada bulan Agustus 2009 menandatangani kerja sama dengan dua bank asal China, ICBC dan Bank of China, untuk transfer mata uang yuan, mulai bulan September ini Bank Mandiri siap melayani pengiriman uang dari Malaysia, khususnya membidik pasar TKI.
”Pada 3 September 2009, Bank Negara Malaysia telah menyetujui Bank Mandiri membuka layanan pengiriman uang di Malaysia,” ujar Thomas Arifin, Direktur Treasuri dan Internasional Bank Mandiri.
Menurut dia, layanan pengiriman uang di Malaysia akan dilakukan oleh Mandiri International Remittance (MIR), anak perusahaan Bank Mandiri yang secara khusus didirikan untuk mengembangkan bisnis pengiriman uang Bank Mandiri.
Izin tersebut sejalan dengan strategi Bank Mandiri untuk meningkatkan pendapatan dari jasa (fee based) pengiriman uang dari Malaysia ke Indonesia, Singapura atau negara lain di mana Bank Mandiri memiliki cabang.
Menurut Thomas, pemilihan Malaysia sebagai lokasi pengembangan bisnis pengiriman uang Bank Mandiri cukup beralasan mengingat jumlah TKI di Malaysia lebih dari 2 juta orang. Sementara itu, jumlah TKI yang diberangkatkan ke Malaysia meningkat rata-rata 15 persen setiap tahun. (www.kompas.com)
Pemimpin Taliban Pakistan di Swat Dikepung
Berita Dunia,Islamabad - Menteri Dalam Negeri Rehman Malik mengatakan, Minggu, pemimpin senior Taliban di Lembah Swat, Pakistan baratlaut, telah dikepung dan akan ditangkap dan tulang punggung Taliban telah dihancurkan.
Gerak maju Taliban Pakistan dan serangan-serangan awal tahun ini meningkatkan kekhawatiran mengenai stabilitas negara yang berkekuatan nuklir itu, namun gerilyawan Islamis tersebut mengalami serangkaian kemunduran dalam beberapa pekan terakhir ini, termasuk pembunuhan pemimpin mereka.(www.antaranews.com)
Gerak maju Taliban Pakistan dan serangan-serangan awal tahun ini meningkatkan kekhawatiran mengenai stabilitas negara yang berkekuatan nuklir itu, namun gerilyawan Islamis tersebut mengalami serangkaian kemunduran dalam beberapa pekan terakhir ini, termasuk pembunuhan pemimpin mereka.(www.antaranews.com)
RI Akan Ratifikasi Konvensi Stockholm
Berita Dunia,JAKARTA, — Bila tidak ada keberatan fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah Indonesia akan segera meratifikasi Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten. Rapat kerja teknis persiapan akan dibahas Rabu (4/2) bersama departemen.
Secara politik, ratifikasi menegaskan komitmen memperkuat kerja sama regional dan multilateral pengelolaan polutan organik yang persisten (POPs). Secara ekonomi, ratifikasi meningkatkan keberterimaan dunia akan produk Indonesia karena ramah lingkungan. Demikian dikatakan Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta kemarin.
Polutan organik yang persisten merupakan sekelompok senyawa kimia beracun dengan sifat sulit terurai dan cenderung berakumulasi baik di darat atau di air. Bahan POPs berdampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia secara langsung atau melalui rantai makanan.
Hasil penelitian di negara maju, paparan senyawa POPs dalam jangka panjang menyebabkan kanker, merusak sistem susunan saraf, kekebalan tubuh, reproduksi, serta perkembangan bayi dan anak balita. Dalam lingkungan, paparannya mengurangi populasi burung, ikan, dan penipisan sel kulit telur burung pemakan ikan.
Ada 12 jenis bahan kimia POPs dalam tiga kategori, yaitu pestisida: aldrin, DDT, chlordane, dieldrin, endrin, heptachlor, mirex, dan toxaphene; bahan industri: hexachlorobenzene (HCB) dan polychlorinated biphenyls (PCB); dan bahan terbentuk tak sengaja akibat aktivitas manusia atau industri: dioksin dan furan.
Pertimbangkan serius
Wakil Ketua Komisi VII DPR Sonny Keraf menyatakan, dampak positif dan negatif ratifikasi konvensi patut dipertimbangkan. Dilihat dari dampak kesehatan dan lingkungan, bahan-bahan itu jelas berisiko dan berbahaya.
"Raker mendatang, kami harap, dihadiri berbagai departemen, seperti pertanian, ristek, perdagangan, dan perindustrian," kata Sonny. Ia menegaskan perlunya pendataan bahan-bahan pengganti POPs.
Menurut Rachmat, beberapa bahan yang dilarang masih ditemukan. "Misalnya PCB dan DDT," katanya.
Di Asia Tenggara, bersama Malaysia dan Brunei, Indonesia belum meratifikasi konvensi itu. Sejak diberlakukan 17 Mei 2004 hingga Januari 2009, 164 negara telah meratifikasi konvensi itu. Direktur Multilateral Departemen Luar Negeri Rezlan Ihzar Jenie menyatakan, tahun 2009 jadi momentum tepat.
"Meratifikasinya akan menguatkan pengaruh dan postur Indonesia dalam isu lingkungan," katanya. (www.kompas.com)
Secara politik, ratifikasi menegaskan komitmen memperkuat kerja sama regional dan multilateral pengelolaan polutan organik yang persisten (POPs). Secara ekonomi, ratifikasi meningkatkan keberterimaan dunia akan produk Indonesia karena ramah lingkungan. Demikian dikatakan Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta kemarin.
Polutan organik yang persisten merupakan sekelompok senyawa kimia beracun dengan sifat sulit terurai dan cenderung berakumulasi baik di darat atau di air. Bahan POPs berdampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia secara langsung atau melalui rantai makanan.
Hasil penelitian di negara maju, paparan senyawa POPs dalam jangka panjang menyebabkan kanker, merusak sistem susunan saraf, kekebalan tubuh, reproduksi, serta perkembangan bayi dan anak balita. Dalam lingkungan, paparannya mengurangi populasi burung, ikan, dan penipisan sel kulit telur burung pemakan ikan.
Ada 12 jenis bahan kimia POPs dalam tiga kategori, yaitu pestisida: aldrin, DDT, chlordane, dieldrin, endrin, heptachlor, mirex, dan toxaphene; bahan industri: hexachlorobenzene (HCB) dan polychlorinated biphenyls (PCB); dan bahan terbentuk tak sengaja akibat aktivitas manusia atau industri: dioksin dan furan.
Pertimbangkan serius
Wakil Ketua Komisi VII DPR Sonny Keraf menyatakan, dampak positif dan negatif ratifikasi konvensi patut dipertimbangkan. Dilihat dari dampak kesehatan dan lingkungan, bahan-bahan itu jelas berisiko dan berbahaya.
"Raker mendatang, kami harap, dihadiri berbagai departemen, seperti pertanian, ristek, perdagangan, dan perindustrian," kata Sonny. Ia menegaskan perlunya pendataan bahan-bahan pengganti POPs.
Menurut Rachmat, beberapa bahan yang dilarang masih ditemukan. "Misalnya PCB dan DDT," katanya.
Di Asia Tenggara, bersama Malaysia dan Brunei, Indonesia belum meratifikasi konvensi itu. Sejak diberlakukan 17 Mei 2004 hingga Januari 2009, 164 negara telah meratifikasi konvensi itu. Direktur Multilateral Departemen Luar Negeri Rezlan Ihzar Jenie menyatakan, tahun 2009 jadi momentum tepat.
"Meratifikasinya akan menguatkan pengaruh dan postur Indonesia dalam isu lingkungan," katanya. (www.kompas.com)
AS Ingin Pertemuan Tingkat Tinggi dengan Iran
Berita Dunia,Washington- Amerika Serikat Jumat mengatakan berharap untuk bisa mengadakan pembicaraan multilateral dengan Iran segera guna menguji kesediaan negara itu mengatasi masalah nuklir dan lain-lain, meskipun kecewa dengan usulan Iran.
Sebelumnya di Brussels, Uni Eropa mengatakan AS dan lima negara besar lainnya sedang menghubungi Iran, dalam rangka mengupayakan pertemuan penting dengan Teheran berkaitan dengan dengan paket usulannya itu.
"Jika anda melihat dokumen Iran, dikatakan bahwa bangsa Iran kini siap untuk memasuki dialog dan perundingan, dan lain-lain," kata Philip Crowly, Asisten Menteri Luar Negeri AS bidang hubungan masyarakat seperti dikutip AFP.
"Kami akan mengupayakan pertemuan secepat mungkin, dan kami akan berusaha menguji kesediaan Iran untuk mengatasi masalah tersebut," kata Crowley kepada wartawan.
Crowley berharap pertemuan itu melibatkan pejabat-pejabat senior dari Iran dan P5-plus-1, atau lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang berhak veto, yaksi AS, Rusia, China, Inggris, Pranchis dan Jerman.
"Berdasarkan sikap masyarakat internasional, masalah utama kami adalah persoalan nuklir. Jika kami melakukan pembicaraan, kami akan berencana mengemukakan masalah nuklir," kata Crowley.
"Kami akan berharap, seperti kami katakan pada awal pekan ini di Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), bahwa Iran akan memilih untuk sepakat dengan masyarakat internasional, mengatasi masalah-masalah kami mengenai program nuklir," katanya.
"Namun itu adalah bukan sekadar pertemuan, karena dalam pertemuan itu akan bisa diamati apakah Iran bersedia bersama kita mengatasi masalah serius itu," kata Crowley.
Brussels dan Washington menganggap usul yang diajukan Iran Rabu kepada P5-plus-1 tidak cukup.
Satu kelompok jurnalis investigatif nirlaba AS, Pro Publica, Kamis mengatakan pihaknya memperoleh salinan usulan Iran, dalam mana Teheran mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mengadakan perundingan-perundingan secara komprehensif, mencakup semua masalah dan bersifat konstruktif.
Perundingan-perundingan akan ditujukan untuk mengatasi masalah perlucutan nuklir, di samping kerangka kerja sama global bagi penggunaan `energi nuklir yang bersih,` menurut dokumen yang diterbitkan di laman Internet Pro Publica itu.
Namun usulan itu tidak ditujukan pada program nuklir yang dikembangkan Iran.
Dalam reaksi pertamanya atas usulan itu, Crowley Kamis mengatakan: "Iran tak sepenuhnya responsif kepada keprihatinan kami yang sangat besar, terhadap program nuklir Iran."
Jumat, seorang pejabat senior Deplu menyebut paket itu `mengecewakan.`
AS mengemukakan momok putaran lain dari sanksi-sanksi jika ternyata Iran gagal memenuhi keinginan masyarakat internasional, khususnya berkaitan dengan program pengayaan uranium, yang ditakutkan Washington bertujuan untuk membangun bom nuklir.
Tapi Teheran menolak tudingan-tudingan dan mengatakan, program nuklirnya adalah untuk pengadaan energi untuk kepentingan damai.(www.antaranews.com)
Sebelumnya di Brussels, Uni Eropa mengatakan AS dan lima negara besar lainnya sedang menghubungi Iran, dalam rangka mengupayakan pertemuan penting dengan Teheran berkaitan dengan dengan paket usulannya itu.
"Jika anda melihat dokumen Iran, dikatakan bahwa bangsa Iran kini siap untuk memasuki dialog dan perundingan, dan lain-lain," kata Philip Crowly, Asisten Menteri Luar Negeri AS bidang hubungan masyarakat seperti dikutip AFP.
"Kami akan mengupayakan pertemuan secepat mungkin, dan kami akan berusaha menguji kesediaan Iran untuk mengatasi masalah tersebut," kata Crowley kepada wartawan.
Crowley berharap pertemuan itu melibatkan pejabat-pejabat senior dari Iran dan P5-plus-1, atau lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang berhak veto, yaksi AS, Rusia, China, Inggris, Pranchis dan Jerman.
"Berdasarkan sikap masyarakat internasional, masalah utama kami adalah persoalan nuklir. Jika kami melakukan pembicaraan, kami akan berencana mengemukakan masalah nuklir," kata Crowley.
"Kami akan berharap, seperti kami katakan pada awal pekan ini di Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), bahwa Iran akan memilih untuk sepakat dengan masyarakat internasional, mengatasi masalah-masalah kami mengenai program nuklir," katanya.
"Namun itu adalah bukan sekadar pertemuan, karena dalam pertemuan itu akan bisa diamati apakah Iran bersedia bersama kita mengatasi masalah serius itu," kata Crowley.
Brussels dan Washington menganggap usul yang diajukan Iran Rabu kepada P5-plus-1 tidak cukup.
Satu kelompok jurnalis investigatif nirlaba AS, Pro Publica, Kamis mengatakan pihaknya memperoleh salinan usulan Iran, dalam mana Teheran mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mengadakan perundingan-perundingan secara komprehensif, mencakup semua masalah dan bersifat konstruktif.
Perundingan-perundingan akan ditujukan untuk mengatasi masalah perlucutan nuklir, di samping kerangka kerja sama global bagi penggunaan `energi nuklir yang bersih,` menurut dokumen yang diterbitkan di laman Internet Pro Publica itu.
Namun usulan itu tidak ditujukan pada program nuklir yang dikembangkan Iran.
Dalam reaksi pertamanya atas usulan itu, Crowley Kamis mengatakan: "Iran tak sepenuhnya responsif kepada keprihatinan kami yang sangat besar, terhadap program nuklir Iran."
Jumat, seorang pejabat senior Deplu menyebut paket itu `mengecewakan.`
AS mengemukakan momok putaran lain dari sanksi-sanksi jika ternyata Iran gagal memenuhi keinginan masyarakat internasional, khususnya berkaitan dengan program pengayaan uranium, yang ditakutkan Washington bertujuan untuk membangun bom nuklir.
Tapi Teheran menolak tudingan-tudingan dan mengatakan, program nuklirnya adalah untuk pengadaan energi untuk kepentingan damai.(www.antaranews.com)
Hubungan RI-Malaysia Sulit
Berita Dunia,JAKARTA - Hubungan bilateral RI-Malaysia kini memasuki babak sulit yang ditandai dengan munculnya beberapa persoalan yang mengganggu. Indonesia mengedepankan jalur diplomasi, perundingan, atau komunikasi politik sehat agar semua masalah bisa diselesaikan.
”Mengelola hubungan kedua negara memang sulit. Komunikasi politik yang kita lakukan sudah bagus. Namun, tetap perlu kajian sosiologis bersama tentang hubungan antarkedua negara ini,” kata Kepala Biro Administrasi Menteri/Juru Bicara Deplu RI Teuku Faizasyah menjawab Kompas seusai jumpa pers di kantor Deplu Jakarta, Jumat (11/9).
Tingkat kesulitan itu bukan terletak pada lemahnya komunikasi politik atau jalur diplomasi yang dibangun selama ini, melainkan semata-mata karena perbedaan cara pandang di kalangan generasi muda.
”Komunikasi politik kita sudah baik. Masalahnya kita kini berada di era yang berbeda. Generasi baru melihat (hubungan) itu lebih rasional dan para orangtua dulu melihat kedua negara sebagai serumpun,” katanya.
Beberapa persoalan muncul setelah klaim kebudayaan Indonesia oleh Malaysia, terutama dalam kasus tarian pendet Bali.
Hal ini ditambah lagi dengan persoalan dari sisi Indonesia. Misalnya, ada aksi sweeping terhadap warga Malaysia, pembakaran bendera dan atribut negara tetangga itu, serta unjuk rasa di Jakarta. Ada juga kasus rumah kontrakan mahasiswa Malaysia di Yogyakarta dilempari dengan telur busuk.
”Deplu mengecam tindakan sweeping ini karena tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga dapat mencoreng citra Indonesia di dunia internasional. Namun, aksi ini hanya dilakukan sekelompok kecil warga, bukan mewakili rakyat kita. Kita harus memakai jalur diplomasi dengan arif, bijak, dan damai,” kata Teuku.
Menlu akan bertemu
Saat jumpa pers, Teuku menyatakan, Malaysia prihatin dan mencemaskan keselamatan warganya di Indonesia. Kecemasan itu antara lain ditunjukkan Menteri Luar Negeri Malaysia YB Datuk Anifah Haji Aman yang sampai memanggil Duta Besar RI untuk Malaysia Da’i Bachktiar di Kuala Lumpur, Rabu lalu.
”Kita menjelaskan Indonesia melindungi semua warga asing, termasuk warga Malaysia,” jelas Teuku lagi.
Dalam rangka mengelola kembali hubungan baik antarkedua negara, Menlu Malaysia berinisiatif menemui Menlu RI Hassan Wirajuda pada hari Kamis yang akan datang. ”Beliau berinisiatif datang ke Indonesia dan akan diterima Bapak Menlu kita. Keduanya akan membahas isu-isu terkini terkait banyak hal. Bagaimana seharusnya kedua negara ini mengelola hubungan bilateralnya,” jelas Teuku.
Masalah yang akan menjadi fokus pembicaraan kedua pejabat tersebut, kata Teuku, belum dapat dirincikan. Meski demikian, kemungkinan besar beberapa isu sensitif akan menjadi fokus pembicaraan, mungkin juga termasuk soal isu sweeping warga, pembakaran atribut Malaysia, dan klaim produk budaya Indonesia yang dilakukan negara tetangga itu.
Saat ini sudah terbentuk kelompok tokoh terkemuka atau Eminent Person Group (EPG) Indonesia-Malaysia. Kelompok ini mengkaji hubungan kedua negara secara kesuluruhan dan mempelajari masalah-masalah yang menjadi akar kian memanasnya hubungan antarkedua negara untuk disikapi pimpinan negara masing-masing.
Di samping berbagai isu tersebut, hubungan RI-Malaysia juga sering panas, terutama di kalangan rakyat Indonesia. Tidak sedikit kasus penyiksaan pekerja rumah tangga asal Indonesia yang bekerja di Malaysia. Pengusiran bahkan penyiksaan juga dilakukan aparat Malaysia terhadap tenaga kerja ilegal asal Indonesia.
Namun, di sisi lain, perusahaan Malaysia penampung pekerja ilegal asal Indonesia seperti mendapat angin. Perusahaan sering menahan atau tak membayar gaji dengan alasan status sebagai pekerja ilegal. (www.kompas.com)
”Mengelola hubungan kedua negara memang sulit. Komunikasi politik yang kita lakukan sudah bagus. Namun, tetap perlu kajian sosiologis bersama tentang hubungan antarkedua negara ini,” kata Kepala Biro Administrasi Menteri/Juru Bicara Deplu RI Teuku Faizasyah menjawab Kompas seusai jumpa pers di kantor Deplu Jakarta, Jumat (11/9).
Tingkat kesulitan itu bukan terletak pada lemahnya komunikasi politik atau jalur diplomasi yang dibangun selama ini, melainkan semata-mata karena perbedaan cara pandang di kalangan generasi muda.
”Komunikasi politik kita sudah baik. Masalahnya kita kini berada di era yang berbeda. Generasi baru melihat (hubungan) itu lebih rasional dan para orangtua dulu melihat kedua negara sebagai serumpun,” katanya.
Beberapa persoalan muncul setelah klaim kebudayaan Indonesia oleh Malaysia, terutama dalam kasus tarian pendet Bali.
Hal ini ditambah lagi dengan persoalan dari sisi Indonesia. Misalnya, ada aksi sweeping terhadap warga Malaysia, pembakaran bendera dan atribut negara tetangga itu, serta unjuk rasa di Jakarta. Ada juga kasus rumah kontrakan mahasiswa Malaysia di Yogyakarta dilempari dengan telur busuk.
”Deplu mengecam tindakan sweeping ini karena tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga dapat mencoreng citra Indonesia di dunia internasional. Namun, aksi ini hanya dilakukan sekelompok kecil warga, bukan mewakili rakyat kita. Kita harus memakai jalur diplomasi dengan arif, bijak, dan damai,” kata Teuku.
Menlu akan bertemu
Saat jumpa pers, Teuku menyatakan, Malaysia prihatin dan mencemaskan keselamatan warganya di Indonesia. Kecemasan itu antara lain ditunjukkan Menteri Luar Negeri Malaysia YB Datuk Anifah Haji Aman yang sampai memanggil Duta Besar RI untuk Malaysia Da’i Bachktiar di Kuala Lumpur, Rabu lalu.
”Kita menjelaskan Indonesia melindungi semua warga asing, termasuk warga Malaysia,” jelas Teuku lagi.
Dalam rangka mengelola kembali hubungan baik antarkedua negara, Menlu Malaysia berinisiatif menemui Menlu RI Hassan Wirajuda pada hari Kamis yang akan datang. ”Beliau berinisiatif datang ke Indonesia dan akan diterima Bapak Menlu kita. Keduanya akan membahas isu-isu terkini terkait banyak hal. Bagaimana seharusnya kedua negara ini mengelola hubungan bilateralnya,” jelas Teuku.
Masalah yang akan menjadi fokus pembicaraan kedua pejabat tersebut, kata Teuku, belum dapat dirincikan. Meski demikian, kemungkinan besar beberapa isu sensitif akan menjadi fokus pembicaraan, mungkin juga termasuk soal isu sweeping warga, pembakaran atribut Malaysia, dan klaim produk budaya Indonesia yang dilakukan negara tetangga itu.
Saat ini sudah terbentuk kelompok tokoh terkemuka atau Eminent Person Group (EPG) Indonesia-Malaysia. Kelompok ini mengkaji hubungan kedua negara secara kesuluruhan dan mempelajari masalah-masalah yang menjadi akar kian memanasnya hubungan antarkedua negara untuk disikapi pimpinan negara masing-masing.
Di samping berbagai isu tersebut, hubungan RI-Malaysia juga sering panas, terutama di kalangan rakyat Indonesia. Tidak sedikit kasus penyiksaan pekerja rumah tangga asal Indonesia yang bekerja di Malaysia. Pengusiran bahkan penyiksaan juga dilakukan aparat Malaysia terhadap tenaga kerja ilegal asal Indonesia.
Namun, di sisi lain, perusahaan Malaysia penampung pekerja ilegal asal Indonesia seperti mendapat angin. Perusahaan sering menahan atau tak membayar gaji dengan alasan status sebagai pekerja ilegal. (www.kompas.com)
Langganan:
Postingan (Atom)
Postingan
