Pertemuan Presiden dengan Tokoh Nasional Tertutup

Berita dunia,Jakarta - Pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan beberapa tokoh nasional dan cendekiawan di Wisma Negara Jakarta, Minggu malam berlangsung tertutup.

Sejumlah cendekiawan yang dipanggil Presiden antara lain Sekretaris Jenderal Transparansi Indonesia Teten Masduki, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat, Guru Besar UI Hikmawanto Juwana, Rektor Uiversitas Paramadina Anies Baswedan dan tokoh hukum Todung Mulya Lubis.

Mereka hadir sekitar pukul 21,15 WIB dan hingga pukul 23.00 WIB pertemuan tersebut masih berlangsung.

Para wartawan hanya diperkenankan berada di dekat gedung utama Sekretariat Negara di samping Wisma Negara dan tidak diperkenankan masuk mendekati Wisma Negara dari sisi ring I Istana Kepresidenan Jakarta.

Sebelumnya, Guru Besar FHUI Hikmahanto Juwana mengimbau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak meremehkan dukungan berbagai komponen masyarakat, termasuk tokoh atas penahanan pimpinan nonaktif KPK , Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah.

"Dukungan rakyat bila tidak mampu dibendung dan diredam oleh Presiden, dengan berlalunya waktu, berpotensi untuk berubah menjadi kekuatan rakyat atau people`s power," kata Hikmahanto kepada pers di Jakarta, Minggu .

Dalam konteks kisruh antara KPK dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang diandaikan sebagai Cicak melawan Buaya, guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini menyebutkan Presiden harus mewaspadai gejala dukungan rakyat berubah menjadi kekuatan rakyat.

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri yang diminta oleh Presiden untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya pun tidak mendapat apresiasi.

Bibit dan Chandra telah dijadikan simbol oleh rakyat. Semakin lama mereka ditahan semakin kuat dukungan. Dukungan pun semakin lama semakin berpotensi untuk berubah menjadi kekuatan rakyat.

Kenyataan ini harus menjadi perhatian Presiden. Presiden harus sensitif dengan perkembangan yang dapat berubah setiap detik, menit dan jam.

Untuk membendung dukungan rakyat menjadi kekuatan rakyat , maka Presiden memiliki sejumlah opsi kebijakan, kata guru besar ini .

Mengingat kisruh KPK dan Polri terfokus pada kecurigaan dan ketidakpercayaan publik terhadap proses hukum yang dilakukan oleh Polri maka harus diambil tindakan untuk menghilangkan kecurigaan tersebut.

Hikmahanto mengemukakan salah satunya adalah Presiden memerintahkan Kapolri untuk melakukan gelar perkara atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Bibit dan Chandra. Dalam gelar perkara ini diundang para ahli independen dan tokoh masyarakat.

Bila ternyata dalam gelar perkara para ahli independen dan tokoh masyarakat sepakat dengan Polri bahwa ada indikasi tindak pidana maka perkara tersebut patut dilanjutkan ke tingkat penuntutan.

Namun bila sebaliknya, maka Polri harus segera mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3).

Perintah Presiden agar Kapolri melakukan gelar perkara yang diikuti oleh ahli independen dan tokoh sama sekali bukan bentuk intervensi Presiden dalam perkara yang sedang berjalan.

Hikmahanto mengemukakan kewenangan Presiden untuk meminta Kapolri melakukan gelar perkara dijamin dalam Pasal 8 ayat (1) UU Kepolisian. Disitu disebutkan bahwa Polri berada dibawah Presiden.

Alternatif lain adalah Presiden dapat membentuk tim pencari fakta (TPF) yang terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah.

TPF ini akan bekerja untuk melihat apakah fakta, bukti dan pasal yang digunakan oleh Polri untuk menjerat Bibit dan Chandra memadai dan tepat ataukah tidak.

Alternatif ini pun sama sekali tidak merupakan bentuk campur tangan Presiden dalam proses hukum yang dilakukan oleh Polri. Presiden di tahun 2004 pernah membentuk TPF atas kematian tokoh Hak Azasi Manusia Munir.

Bahkan untuk membendung terjadinya kekuatan rakyat, bila perlu Presiden dapat menonaktifkan sejumlah pejabat yang terindikasi terlibat atau dianggap tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Presiden juga dapat meminta Kapolri agar melakukan proses hukum terhadap nama-nama yang ada dalam transkrip rekaman.

Sementara Kapolri dapat melakukan tindakan berupa pengabulan atas permohonan penangguhan penahanan yang dilakukan oleh Bibit dan Chandra.(antara)

BPK Perlu Dukungan Politik dalam Masalah Century

Berita Dunia,Jakarta—Ada dua kasus besar yang dipertontonkan pada panggung politik Indonesia saat ini, yaitu kasus KPK dan Bank Century. Keduanya telah masuk ke DPR dan memasuki babak baru dalam upaya penyelesaiannya. Babak baru kasus Bank Century telah dimulai ketika kejaksaan agung menyatakan tidak ada unsur pidana dalam aliran dana Bank Century. Kontan, pernyataan ini menimbulkan polemik di DPR yang kemudian memecah DPR menjadi dua kelompok, kelompok yang mendukung hak angket dan kelompok yang belum bersikap terhadap pernyataan tersebut.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menegaskan sikapnya untuk tidak menolak maupun mendukung hak angket terhadap kasus bail out Bank Century. Setidaknya, hal yang mendasari keputusan tersebut, yaitu menginstitusionalisasikan lembaga BPK dengan memberi kewenangan untuk menyelesaikan audit investigasi terhadap aliran dana Bank Century. Seperti telah diketahui publik, Bank Century mendapat suntikan dana sebesar 6,7 trilyun, jauh melampaui batas minimal dana talangan dari LPS sebesar 1,3 trilyun. Dana tersebut diyakini lari ke kantong-kantong nasabah tertentu, bahkan salah satunya adalah tim sukses pemilihan presiden pada pemilu lalu.
“Ini soal menginstitusionalisasikan keputusan-keputusan yang ada di DPR sendiri. BPK diberi wewenang untuk melakukan audit investigasi terhadap Bank Century. Kesamaan terhadap kelompok yang mendukung hak angket adalah perlunya dukungan politik terhadap BPK,” ujar Andi Rahmat, anggota F-PKS, di press room DPR RI.

Laporan sementara BPK yang telah diberikan belum mencerminkan suatu upaya yang sistematis, yang mendalam, dan sepertinya tidak bisa menghasilkan kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itu, DPR meminta agar BPK memperluas cakupan auditnya lebih dari sekadar yang dilakukan dalam laporan sementara tersebut.

Dukungan politik terhadap BPK amat diperlukan agar BPK tidak dikriminalisasi dan merasa aman. Jaminan untuk menjalankan kewenangannya membuat BPK dapat mengambil keputusan yang tepat dalam audit investigasi yang dilakukannya.
Hasil audit investigasi tersebut akan digunakan oleh F-PKS untuk menentukan sikap. “Setelah sampai hasil auditnya kepada kami, baru kami pilah, apakah ini masuk ranah angket, ataukah ranah pidana, aturan hukumnya sudah jelas. Kalau nanti BPK menyimpulkan bahwa ada unsur pidana dalam penyaluran bail out Century, itu bukan ranah angket,” ujar Andi yang juga anggota Komisi XI.
Tentang isu partai koalisi diinstruksikan untuk menolak hak angket oleh SBY, Andi menepisnya. “Selama ini tidak ada pembicaraan dengan presiden mengenai masalah ini. Beliau menyerahkan kepada kami. Ini bukan soal koalisi atau tidak koalisi, kami harus yakin betul jika kami sudah mengambil keputusan yang benar, atau mengambil tindakan politik yang benar terhadap suatu persoalan,” ujarnya.

Di sisi lain, F-PDIP dan F-Hanura mempertegas komitmen untuk menggulirkan hak angket terhadap masalah Bank Century ini. F-PDIP bahkan membentuk tim investigasi yang sudah bekerja sejak beberapa hari lalu. Maruarar Sirait, salah satu anggota tim investigasi tersebut, mengatakan bahwa ada tiga poin penting yang akan diungkap dalam hak angket nanti. "Pertama, mempertanyakan ke mana saja dana itu mengalir. Kedua, untuk siapa atau lembaga mana saja yang menerima. Ketiga, untuk kepentingan apa dana tersebut digunakan," ujar politisi muda PDIP yang akrab dipanggil Ara ini.
Ara juga mengungkapkan bahwa BPK bisa saja dikriminalisasi seperti KPK, makanya dalam situasi ini, BPK perlu dukungan politik dalam menjalankan kewenangannya.
Pakar Hukum dan Tata Negara, Irman Putra Sidin, dalam kesempatan yang sama, juga menuturkan pendapatnya bahwa menunggu hasil audit BPK lalu mengambil tindakan adalah sikap yang tepat dalam situasi ini. Ia bahkan cenderung menyudutkan upaya hak angket yang akan dilakukan sebagian anggota DPR. "Lihat saja berapa banyak hak angket yang sudah dibentuk DPR, mana hasilnya? Paling itu akan jadi bargaining position mereka di pusat-pusat kekuasaan," ujarnya. Rupanya, ia menganggap hak angket adalah 'gertakan' oleh sebagian fraksi DPR untuk menaikkan posisi mereka di mata pemerintah.
Sebelumnya di tempat terpisah, pakar ekonomi, Drajat Wibowo mengusulkan agar DPR segera menggulirkan hak angket soal Bank Century. Menurut Drajat, hal ini penting untuk memberikan dukungan kepada BPK bahwa lembaga ini memang tidak bertindak sendiri, melainkan atas permintaan lembaga yang berwenang yakni DPR. Karena menurut Drajat, ada kecenderungan kalau BPK takut dikriminalisasi jika berjalan sendiri.
Drajat menambahkan, laporan awal BPK sebelumnya sudah bisa dijadikan acuan DPR untuk menggulirkan hak angket. Karena jika kasus ini berlarut-larut, tidak tertutup kemungkinan data-data tentang kasus ini akan hilang.
(Eramuslim)